Viral, PB Djarum Hentikan Audisi 2020

Gresik Post - Penghentian audisi itu diumumkan Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rasimin, di Hotel Aston, Purwokerto, Sabtu (7/9) malam. Kabar ini diumumkan sehari sebelum Audisi Umum 2019 mulai pada Minggu (8/9).

Viral, PB Djarum Hentikan Audisi 2020

"Saya sampaikan sebagai ajang untuk pamit sementara waktu, karena di tahun 2020 kami memutuskan untuk menghentikan audisi umum. Memang ini disayangkan banyak pihak, tetapi demi kebaikan bersama kami hentikan dulu, biar reda dulu, dan masing-masing pihak agar bisa berpikir dengan baik," ungkap Yoppi.

PB Djarum diminta KPAI untuk melepas semua atribut yang identik dengan usaha utama mereka, rokok Djarum. KPAI menilai anak-anak menjadi media promosi produk rokok dengan memakai atribut, sebab Djarum identik dengan rokok.

Yoppy menyebut KPAI meminta agar peserta audisi tak diberi kaus dan telah disetujui. Kemudian, KPAI meminta hal lain lagi, yakni agar semua atribut Djarum dicopot, termasuk yang tertera pada kostum pelatih dan panpel. PB Djarum menolak.

Tak ada titik temu, akhirnya PB Djarum memutuskan menghentikan audisi. KPAI menegaskan hanya menegakkan regulasi.

Dilansir Antara, Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Menurut pasal 35 Ayat (1) huruf c Peraturan tersebut, pengendalian promosi produk tembakau dilakukan dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pada Pasal 37 menyatakan sponsor industri rokok hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau. Pasal 47 menyatakan setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 tahun.

Ketua KPAI Susanto mengatakan pihaknya tidak menghentikan audisi bulutangkis. Dia berpendapat pihaknya justru mendukung pengembangan bakat anak-anak Indonesia.

"KPAI tidak memberhentikan audisi bulu tangkis. Justru KPAI mendorong semua pihak agar men-support anak-anak Indonesia bisa mengembangkan bakat dan minat termasuk di bidang bulutangkis. Prestasi anak Indonesia tentu akan berdampak positif bagi bangsa dan negara," kata Susanto kepada wartawan, Minggu (8/9/2019).

Susanto menjelaskan PB Djarum bukan berhadapan dengan KPAI. Menurutnya, terdapat regulasi yang tegas mengatur masalah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Dalam hal ini, Djarum Foundation bukan berhadapan dengan KPAI. Tapi berhadapan dengan regulasi yang berlaku. Baik UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun PP No 109 Tahun 2012. PP tersebut telah melarang bahwa perusahaan rokok dalam menyelenggarakan kegiatan dilarang menampilkan logo, merek, atau brand image produk tembakau," jelas Susanto.

Komisi VIII DPR turut menyoroti penghentian audisi bulutangkis tersebut. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang meminta PB Djarum tak mudah tersinggung dengan tuduhan yang ditujukan ke mereka.

"Ya mestinya PB Djarum, ya jangan mudah tersinggung. Tapi tetap sesuai UU bahwa mereka pernah mengarahkan anak-anak untuk tidak merokok, bahwa mereka berprestasi tingkat dunia dan anak-anak yang mereka latih, baik yang menjadi atlet dunia, baik yang hanya direkrut, bisa dibimbing untuk tidak merokok," kata Marwan kepada wartawan, Minggu (8/9/2019).

Marwan mengaku bisa memahami keputusan PB Djarum menghentikan pencarian bakat bulutangkis. Namun, dia menyayangkan keputusan tersebut.

"Tentu kita menyayangkan bahwa PB Djarum karena dia merasa terusik. Mungkin saja dia merasa, 'loh selama ini saya tidak dianggap nih, apa yang saya lakukan'. Kan bisa jadi. Padahal sudah menghasilkan. Ya sepanjang masih ada (yang berminta ikut pencarian bakat) dikerjakan saja, kenapa. Nyatanya rokok itu juga tetap ada," ucap Marwan.

Politikus PKB juga menyadari bahwa Komisi VIII tidak bisa menyalahkan KPAI. Sebab, KPAI memiliki dasar yang kuat yakni undang-undang (UU).

"Kalau saya bilang KPAI salah, legal standing-nya ada, UU. Dibilang PB Djarum menghentikan, terlalu kekanak-kanakan PB Djarum ini. Tidak usah diperdulikanlah. Kan terbukti dari dulu PB Djarum menghasilkan atlet-atlet dunia. Karena kalau kita salahkan KPAI, dia punya alasan," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari F-Gerindra, Sodik Mudjahid menyampaikan hal serupa. Dia meminta PB Djarum dan KPAI bertemu untuk mencari titik temu demi masa depan anak bangsa.

"Kedua belah pihak, yakni KPAI dan PB Djarum, saya minta lebih smart, lebih bijak, jangan baper (terbawa perasaan), jangan ego, dan lebih pentingkan masa depan anak dan masa depan bulutangkis Indonesia," kata Sodik kepada wartawan, Minggu (8/9/2019).

Sodik menilai PB Djarum dan KPAI sama-sama memiliki andil. Dia tak menampik bahwa PB Djarum juga berperan dalam mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan bulutangkis internasional.

"PB Djarum sangat berjasa dalam melahirkan pemain pemain berbakat yang membawa harum bangsa Indonesia melalui bulutangkis. KPAI juga berusaha menegakkan regulasi yang melindungi anak dan juga terkait dengan rokok," jelasnya.

Ketua DPP Gerindra itu meminta PB Djarum dan KPAI bertemu untuk mencari solusi terkait polemik audisi bulutangkis untuk anak-anak. Dia juga meminta Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan Menpora ikut di dalamnya.

"Duduklah berempat, KPAI, PB Djarum, PBSI, dan Menpora untuk menentukan solusi sehingga semua kepentingan jalan. Sangat banyak jalan terbuka untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, dengan sikap tadi, lebih smart, lebih bijak, tidak baper, tidak ego, tempatkan kepentingan bangsa dan anak Indonesia di atas segalanya," papar Sodik.

Belum ada Komentar untuk "Viral, PB Djarum Hentikan Audisi 2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel